home
TEMPO.CO, Jakarta - Sekitar 3.000 buruh akan berdemonstrasi di depan kantor Gubernur DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa, 3 September 2013. Para buruh yang tergabung dalam Konfederensi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) membawa beberapa tuntutan, yakni:
1. Menaikkan UMP dan KHL
1. Menaikkan UMP dan KHL
Para buruh yang tergabung dalam KSPI menuntut untuk menaikkan upah minimum provinsi (UMP) menjadi Rp 3,7 juta dan komponen hidup layak (KHL) dari 60 item menjadi 84 item.
2. Menolak Nilai Inflasi
Para buruh menolak nilai inflasi plus sebesar 5 persen atau 10 persen. Jika nilai inflasi itu ditetapkan, maka anggota dewan, baik tingkat pusat dan derah, dapat menetapkan kenaikan upah minimum provinsi tahun 2014 sehingga KHL sebanyak 84item dapat terpenuhi.
3. Tolak Inpres tentang UMP 2013
Pihak buruh mendesak pemerintah untuk mencabut instruksi presiden (INPRES) tentang penetapan UMP tahun 2013. Para buruh merasa inpres ini ditetapkan secara sepihak oleh pemerintah dengan hanya mendengarkan dialog dari pihak Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), tanpa ada perwakilan dari pihak buruh. KSPI menganggap inpres ini cacat hukum.
4. Jalankan Jaminan Kesehatan secara Menyeluruh
Buruh juga mendesak pemerintah untuk menjalankan jaminan kesehatan untuk seluruh rakyat Indonesia secara menyeluruh dan bukan bertahap per 1 Januari 2014.
Setelah aksi hari ini, KSPI dikabarkan juga akan menggelar aksi kembali pada tanggal 5 September 2013 mendatang. Pada hari tersebut, ribuan buruh akan kembali memenuhi Jabodetabek. Aksi massa mendatang akan dipusatkan di depan Istana Negara, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Kementerian Kesehatan.
2. Menolak Nilai Inflasi
Para buruh menolak nilai inflasi plus sebesar 5 persen atau 10 persen. Jika nilai inflasi itu ditetapkan, maka anggota dewan, baik tingkat pusat dan derah, dapat menetapkan kenaikan upah minimum provinsi tahun 2014 sehingga KHL sebanyak 84item dapat terpenuhi.
3. Tolak Inpres tentang UMP 2013
Pihak buruh mendesak pemerintah untuk mencabut instruksi presiden (INPRES) tentang penetapan UMP tahun 2013. Para buruh merasa inpres ini ditetapkan secara sepihak oleh pemerintah dengan hanya mendengarkan dialog dari pihak Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), tanpa ada perwakilan dari pihak buruh. KSPI menganggap inpres ini cacat hukum.
4. Jalankan Jaminan Kesehatan secara Menyeluruh
Buruh juga mendesak pemerintah untuk menjalankan jaminan kesehatan untuk seluruh rakyat Indonesia secara menyeluruh dan bukan bertahap per 1 Januari 2014.
Setelah aksi hari ini, KSPI dikabarkan juga akan menggelar aksi kembali pada tanggal 5 September 2013 mendatang. Pada hari tersebut, ribuan buruh akan kembali memenuhi Jabodetabek. Aksi massa mendatang akan dipusatkan di depan Istana Negara, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Kementerian Kesehatan.
Home
Post a Comment